Tantangan Mahasiswa di Era Reformasi

Tantangan Mahasiswa di Era Reformasi

Enam belas tahun yang lalu, mahasiswa dari Kampus Trisakti bergerak melakukan long march ke Gedung MPR/DPR. Mereka menuntut Presiden Soeharto yang berkuasa saat itu mundur karena tak kunjung menyelesaikan krisis ekonomi yang mendera Indonesia akibat dampak dari krisis finansial Asia sejak awal 1997. Aksi damai berkembang menjadi huru-hara karena aparat kepolisian menembakkan peluru dan gas air mata untuk mencerai beraikan kerumunan mahasiswa.

 

Perjuangan mahasiswa pada saat itu harus dibayar dengan tumpahan airmata, darah, hingga pengorbanan nyawa agar Indonesia bisa keluar dari jerat otoriter Soeharto. Negara ini pun akhirnya bisa menghirup kebebasannya dalam berdemokrasi: berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Mahasiswa telah mampu mengukirkan sejarahnya di negeri ini sebagai tonggak pembentuk reformasi.

 

Dengan terbukanya keran demokrasi ditambah pesatnya perkembangan teknologi yang mampu mendukung kebebasan berekspresi, seharusnya itu dapat menjadi tools bagi mahasiswa untuk kembali menyambung estafet pergerakan yang telah dimulai oleh senior-seniornya terdahulu. Jika kita bandingkan kondisi pada masa dulu, aksi turun ke jalan menjadi satu-satunya cara agar tuntutan mahasiswa didengar. Namun keadaan saat ini, di mana internet tumbuh dengan pesat, aksi turun ke jalan tak lagi satu-satunya cara untuk menggerakkan civil society movement.

 

Keadaan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi kini kian kompleks. Semakin banyaknya persoalan hidup yang menghimpit masyarakat akibat tekanan ekonomi, sehingga aksi turun ke jalan justru semakin mengesalkan banyak orang (mereka terlambat datang ke kantor, akibatnya tunjangan harus dipotong). Padahal ketika dulu mahasiswa turun ke jalan, semua elemen masyarakat saling mendukung karena cara itu dianggap mampu menyuarakan perubahan. Namun saat ini telah terjadi pergeseran sosial. Hal itulah yang harus disadari oleh mahasiswa saat ini dalam menentukan arah dan cara gerakannya.

 

Banyak cara yang dapat ditempuh mahasiswa di Era Reformasi ini, karena sistem demokrasi dapat mengakomodasi semua bentuk transparansi dan keterbukaan informasi terhadap publik. Mahasiswa dapat melakukan audiensi dengan pemerintah dengan cara duduk semeja membahas kebijakan-kebijakan pro-rakyat, sekaligus mengawasi implementasi kebijakan tersebut lewat monitoring media. Selain itu, teknologi pun mampu menggerakkan gerakan masyarakat sipil. Mahasiswa dapat merancang petisi online dan menyebarkan ke semua masyarakat. Gerakan mahasiswa tak hanya eksklusif terbatas pada kalangan mahasiswa, tapi juga turut melibatkan partisipasi publik.

 

Bukan berarti aksi turun ke jalan harus ditiadakan. Bagaimana pun juga, gerakan turun ke jalan adalah medio yang penting untuk menarik perhatian pemerintah agar tuntutan mahasiswa didengar. Namun sebagai kaum intelektual saat ini, proses diskusi hendaknya lebih dikedepankan. Diplomasi memiliki kelebihan. Ketika mahasiswa dan pemerintah duduk bersama membahas sebuah kebijakan, mahasiswa mampu mempersuasi pemerintah agar dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Cara diplomasi bisa jauh lebih efektif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang dibawa oleh mahasiswa. Dengan berbicara langsung kepada sang pembuat kebijakan, semakin kecil distorsi dan misunderstanding dari pesan yang ingin disampaikan mahasiswa.

 

HIDUP MAHASISWA!!!